Namun hingga menjelang detik-detik akhir masa jabatannya komitmen SBY tersebut masih dipertanyakan bila melihat masih mengguritanya perilaku korupsi di Indonesia.
Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan jargon kampanye itu tidak ditepati SBY. Menurutnya KPK justru lebih serius dalam melakukan perang terhadap praktik rasuah tersebut.
"Selama masa kepemimpinannya korupsi bisa dicegah dan ditumpas itu tidak benar. Justru aparat-aparat di bawah kuasa langsung seperti kepolisian dan kejaksaan tidak menampilkan kasus-kasus korupsi yang betul-betul punya implikasi luas ke publik dan nilai yang strategis. Namun justru KPK, satu lembaga di luar pemerintahan yang kemudian malah melakukan tindakan antikorupsi yang terbaik," kata Hendardi dalam jumpa pers di kantor Setara Institute Jl Danau Gelinggang Bendungan Hilir Jakarta Pusat, Senin (13/10).
Hendardi menambahkan perilaku koruptif itu justru paling subur bersumber dari partai Demokrat yang merupakan partai SBY. Hal itu juga terlihat ketika Sekjen Demokrat Edhie Baskoro begitu sering disebut dalam persidangan oleh Nazaruddin.
"Selain itu yang kena justru orang Demokrat dan pemerintahan. Nazarudin sudah menyebut nama Ibas empat kali dalam kasus Hambalang, namun sampai saat ini belum ada tindakan," katanya.
Hendardi berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak terjebak pada klaim keberhasilan yang hanya merupakan pencitraan.
"Seharusnya yang dilakukan Jokowi dan JK, tidak mengulang berbagai prestasi SBY yang pada dasarnya menitikberatkan pada pencitraan dan bukan pada suatu tindakan yang konkret dan nyata. Pemerintahan Jokowi- JK harus memperbaiki itu semua melalui kelemahan yang dimiliki SBY. Terutama menyangkut kelebihan muatan pencitraan ketimbang tindakan pada soal demokrasi dan penegakan HAM dan isu korupsi," katanya.
0 Comments
